lemdiklat polri, akademi kepolisian
Situs Resmi Lemdiklat Polri
+6287725222512

PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF SATKER LEMDIKLAT POLRI

Jakarta – Karo Renmin Lemdiklat Polri Brigjen Pol. Drs. Mulia Hasudungan Ritonga, M.Si., diwakili oleh Kabagren Rorenmin Lemdiklat Polri Kombes Pol. Drs. I.P.G. Mahendra J.K., S.H., M.M. memimpin Penyusunan Pagu Indikatif Satker Lemdiklat Polri T.A. 2023. bertempat di Balai Lemdiklat Polri JL. Ciputat Raya No. 40, Jakarta Selatan, kegiatan ini dilaksanakan selama 4 (empat) hari kerja terhitung mulai tanggal 11 s.d. 14 April 2022.

Untuk keberhasilan pengelolaan keuangan Satuan Kerja maka Lemdiklat Polri mengadakan kegiatan Penyusunan Pagu Indikatif Satker Lemdiklat Polri karena penyusunan anggaran yang tepat akan lebih banyak berhasil apabila ditunjang oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang terarah dan dibantu oleh perencanaan-perencanaan yang matang sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan penyusunan anggaran T.A. 2023 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam penyusunan anggaran wajib memedomani Prinsip Ekonomis, Efisien, Efektif dan Akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (capacity building) dalam pengelolaan anggaran;
3. Meningkatkan akurasi Perencanaan dalam penyusunan Pagu guna konsistensi penyusunan anggaran dari PI, PA, AA sampai diterbitkannya DIPA;
4. Memedomani sasaran prioritas dalam Renstra, Ran Renja, Renja serta target output dan outcome kenerja Satker yang telah direncanakan dalam Penyusunan Anggaran termasuk kegiatan prioritas Polri dan Kebijakan Kalemdiklat (hasil sidang pleno Kalemdiklat);
5. Satuan harga yang digunakan dalam penyusunan Pagu Indikatif merupakan perencanaan sedangkan dalam pelaksanaannya tidak melampaui alokasi anggaran dalam RKA dan DIPA Petikan Satker T.A. 2023 serta sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kasatker/KPA, maka dalam hal ini Kabag berperan penting dalam setiap penyusunan dan atau perubahannya baik dalam perencanaan maupun dalam tahun anggaran berjalan;
6. Dalam penyusunan kebutuhan Belanja Modal sesuai dengan perundang-undangan terbaru menitikberatkan pada TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).